Tinjauan Operasional Perumnas Part2

•  KAWASAN SIAP BANGUN (KASIBA) DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN (LISIBA).  Pembentukan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) yang berfungsi sebagai bank tanah (land bank), adalah jawaban atas berbagai fenomena yang berpotensi menghambat kelancaran pengadaan perumahan dan pemukiman di perkotaan.Terbatasnya persediaan tanah di perkotaan mengakibatkan munculnya spekulan tanah sehingga harga tanah menjadi mahal. Untuk itu, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun, dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri.
  Perumnas menjalankan amanat UU No. 4/1972 tentang Perumahan dan Pemukiman, dan PP No. 80/1978 tentang Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri (Lisiba BS). Perumnas telah mengembangkan kawasan skala besar dengan pola Kasiba di daerah Driyorejo – Gresik (luas perencanaan 1000 Ha), Martubung – Medan (300 Ha), serta Cengkareng (209 Ha).
• PEREMAJAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Melalui proyek ini, Perumnas Berkontribusi dalam mengurangi beban urban social problem. Pelaksanaan peremajaan permukiman kumuh yang berada di tanah negara, sudah diatur dalam instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Permukiman Kumuh di Atas Tanah Negara. Lampiran Inpres tentang pedoman pelaksanaan peremajaan permukiman kumuh, secara eksplisit menyebutkan bahwa Perumnas adalah salah satu institusi pemerintah yang bertugas melaksanakan penataan kota kembali melalui program Urban Renewal dalam bentuk "vertical low cost housing", baik beli (Rusunami/Apartemen bersubsidi) maupun sewa (Rusunawa). Urban Renewal atau penataan kembali permukiman kumuh, sudah menjadi portfolio Perumnas. Sebelum terbitnya ketentuan ini, mulai tahun 1980-an Perumnas sudah mengawali program peremajaan permukiman kumuh dengan mengerjakan proyek Urban Renewal antara lain di Tanah Abang, Kebon Kacang, Kemayoran di Jakarta, Ilir Barat di Palembang, dan Sukaramai di Medan. Pembiayaan proyek tersebut mendapat dukungan penuh dari pemerintah baik dana APBN maupun dana bantuan luar negeri.